Kolaka – Kegiatan pertambangan ilegal di Kabupaten Kolaka kian menjadi perhatian publik. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal dan menyebabkan kerugian besar bagi negara.
Kajian terbaru dari Aliansi Lintas Rakyat Reformasi Indonesia (ALTILERI) Kolaka, Muh Irfan Firdaus, maraknya praktik tambang ilegal di wilayah ini dipicu oleh sejumlah faktor mendasar, mulai dari lemahnya pengawasan pemerintah daerah hingga dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH).
“Salah satu penyebab utama adalah pengawasan yang tidak maksimal. Meski regulasi sudah ada, penerapannya masih jauh dari kata efektif,” ujarnya.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa hingga 2023 terdapat lebih dari 2.700 titik tambang ilegal di seluruh Indonesia. Kabupaten Kolaka termasuk dalam wilayah yang turut terdampak, namun upaya penertiban di lapangan masih minim dan tidak merata.
Kekurangan sumber daya manusia serta peralatan pengawasan disebut-sebut menjadi hambatan utama.
Penegakan hukum yang lemah juga memperparah situasi. Menurut ALTILERI Kolaka, sering kali terdapat permufakatan jahat antara pelaku tambang ilegal dan oknum pejabat publik, yang memungkinkan praktik ini berlangsung tanpa hambatan berarti.
“Tidak jarang penambang ilegal mendapat perlindungan dari oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum. Ini membuat mereka merasa aman untuk terus beroperasi,” tegas Irfan.
Dampak sosial dari tambang ilegal ini juga tidak bisa dianggap remeh. Aktivitas tersebut memicu konflik horizontal antarwarga dan bahkan mengubah pola hidup serta budaya bertahan masyarakat setempat.
Dari sisi ekonomi, kerugian negara akibat tambang ilegal sangat signifikan. Potensi penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara justru dinikmati oleh segelintir pihak yang bermain di balik layar.
Sebagai solusi, ALTILERI Kolaka mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas dan sistematis. Penegakan hukum harus diperkuat, terutama terhadap pelaku dan oknum yang terlibat. Di sisi lain, penyederhanaan proses perizinan juga diperlukan agar para pelaku usaha lebih memilih jalur legal.
“Sudah saatnya pemerintah serius membenahi sektor pertambangan. Jika tidak, dampaknya akan semakin luas dan membahayakan,” tutupnya.