Luwu – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi, mempertanyakan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu yang berlangsung di Kota Belopa dan Kota Palopo.
Bimtek yang diikuti oleh 207 kepala desa ini mengharuskan masing-masing desa mengirimkan lima utusan dengan syarat penyetoran dana sebesar Rp4,5 juta. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, Jumat – Senin (13-16/12/2024).
Andi Sri Rahayu menegaskan pentingnya asas manfaat dari penggunaan dana desa. Menurutnya, setiap program harus memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat, terutama karena dana tersebut bersumber dari keuangan negara.
“Yang paling utama adalah melihat peningkatan kapasitas yang berdampak nyata. Jangan sampai pelatihan ini dipertanyakan, karena uang ini uang negara,” ujar Andi Sri Rahayu saat dikonfirmasi, Selasa (17/12/2024).
Ia juga mengingatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) agar lebih cermat dalam merancang program peningkatan kapasitas kepala desa. Penggunaan anggaran yang tidak jelas pertanggungjawabannya bisa berpotensi masuk ke ranah hukum.
Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, turut menyoroti kegiatan tersebut. Menurutnya, Bimtek tidak sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur fokus intervensi penurunan stunting.
“Anggarannya ratusan juta, tapi apa manfaat konkret yang didapat ? Ada banyak skala prioritas lain yang harusnya didahulukan,” tegas Ismail.
Ismail menilai kegiatan ini hanya membebani anggaran desa tanpa memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting.
Berdasarkan laporan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulawesi Selatan pada 2024, angka prevalensi stunting di Kabupaten Luwu mengalami kenaikan dari 22,8% pada 2021 menjadi 32,1% pada 2023.
Ketua Apdesi Sulsel mengusulkan agar program makan bergizi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat dijadikan alternatif dalam pengentasan stunting.
“Program makan bergizi Rp10 ribu itu bisa kita uji coba di desa. Asalkan diatur dengan baik dan sesuai APBDes,” sarannya.
Sementara itu, Bendahara PT Putri Dewani Mandiri, Andi Hamzah, selaku pihak penyelenggara kegiatan, membela pelaksanaan Bimtek. Menurutnya, kegiatan tersebut telah mendapatkan izin dari DPMD Luwu dan diselenggarakan sesuai aturan.
“Jangan bicara soal Rp4,5 juta dikalikan jumlah desa, tetapi lihat manfaatnya. Ini untuk lima orang per desa, artinya biaya per orang hanya sekitar Rp900 ribu,” jelas Hamzah.
Ia menekankan bahwa penurunan stunting merupakan kewajiban bersama seluruh elemen pemerintah.
Meski demikian, polemik mengenai efektivitas dan pertanggungjawaban anggaran dalam pelaksanaan Bimtek ini tetap menjadi sorotan berbagai pihak.
Komentar